Maka dari itu pihaknya terus berupaya, melakukan sedemikian cara guna mengurai ketiga persoalan tersebut agar permasalahan yang terjadi pada saat ini dapat ditekan. Mulai dari mengubah paradigma, membentuk satgas, hingga mengupayakan program rumah bersubsidi bagi PMI.
“Mereka penyumbang devisa terbesar, sehingga harus dihormati,” tuturnya.
Lebih lanjut Benny menyampaikan, berdasarkan dari data Bank Dunia pada 2017 lalu, ada sekitar sembilan juta orang Indonesia bekerja di luar negeri. Sementara yang terdata oleh pemerintah, hanya 3.663.792 orang. Diduga lima juta orang lebih tersebut kata dia merupakan korban TPPO dan bukan tidak mungkin, jumlah ini terus bertambah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh sebab itu, dia sangat berharap kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, untuk tidak mudah tergiur iming-iming dari oknum tertentu dan tetap mengikuti prosedur keberangkatan sesuai peraturan dari pemerintah. Sehingga potensi mengalami kejahatan dapat ditekan, karena terkontrol oleh pemerintah.
“Kita ada command center, by name by address tercatat berasal dari mana, semua tercatat. Terdeteksi sampai titik koordinat dia tinggal. Risiko kekerasan dapat fisik, kekerasan seksual, diperjualbelikan dan eksploitasi dapat dicegah. Serta korban terbesar adalah perempuan. Ini biadab sekali,” imbuhnya.
Sejauh ini kata Benny, kantung PMI terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka ini sambung dia, bersama dari daerah lain harus dilindungi. Dia pun berharap, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 19 Tahun 2023 dapat direvisi, untuk menguatkan perlindungan TPPO.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
