“Kita mengeluarkan rekomendasi, perlu revitalisasi Satgas TPPO, revisi UU TPPO dan Perpres. Membuat SOP antar lembaga, rapat koordinasi secara berkala. Membangun kesepahaman dalam menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong Dirjen Imigrasi untuk memperketat pemeriksaan, serta memberikan sanksi berupa penolakan pemberian paspor kepada oknum yang dianggap sebagai PMI ilegal, agar TPPO dapat dicegah.
“Modus mereka, menggunakan visa turis, umrah selain paspor. Saya usulkan paspor di-banned 5 tahun. Kami sering mengalami, melakukan pencegahan. Bulan depan ketika pencegahan muncul kembali, orang yang sama. Mudah-mudahan dikabulkan Dirjen Imigrasi,” harapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Benny juga mengharapkan, upaya ini dapat didukung penuh oleh pemerintah daerah sebagai upaya bersama memerangi sindikat TPPO di Indonesia.
“Masih banyak pemerintah daerah yang lalai. Kita bisa uji keberaniannya. Kalau mereka berani mengeluarkan Perda, membiayai sosialisasi. Itu yang sangat kita harapkan. Kita juga berharap ada penegakan hukum revolutif. Jangan hanya penjarakan yang kecil, tapi yang besarnya juga,” ucapnya.
Selain FGD, BP2MI juga melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) bersama Universitas Islam Bandung (Unisba), tentang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, penyebarluasan informasi serta peningkatan kompetensi SDM.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
