BANDUNG – Seiring dengan telah dilimpahkannya polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun kepada pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Sabtu, pekan lalu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kata Gubernur Ridwan Kamil, saat ini tinggal menjaga kondusivitas, agar tidak terjadi dinamika lanjutan pasca pelimpahan tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan terjadi ekses yang bakal bergejolak, atas perkembangan persoalan tersebut.
“Terkait Al-Zaytun tidak ada informasi baru. Silakan menunggu paparan teknis dari Pak Menko (Mahfud MD). Sudah ditarik di level Menko Polhukam. Tugas saya oleh Pak Menko hanya poin ketiga, mengamankan, menjaga kondusivitas sosial politik di wilayah Jawa Barat,” ujarnya di Gedung Sate, Senin 26 Juni 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait tim investigasi, dia mengatakan masa kerjanya akan berakhir pada Selasa besok dan Pemprov Jabar tinggal menunggu tindaklanjut dari Menko Polhukam.
“Tim Investigasi sudah selesai per Selasa besok. Jadi sekarang reguler saja. Ada gerakan, dihimbau, diantisipasi oleh Polres Indramayu. Dinamika beda saat arahnya kemana. Akan ada tindakan terukur. Serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat dalam waktu dekat, besok atau lusa,” ucapnya.
Lebih lanjut Emil berharap, dalam waktu dekat pemerintah pusat sudah dapat memutuskan sesuai rekomendasi Pemprov Jabar, terkait polemik ini agar tidak berpekepanjangan. Sebab dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas kondusivitas di tengah masyarakat.
Terlebih sejauh ini bukti-bukti otentik telah berhasil dihimpun dan telah dikantongi oleh Menko Polhukam, tinggal menunggu langkah lanjutan akan penyelesaian masalah ini.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
