BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, reformasi sistem transportasi publik di Kota Bandung harus dimulai dari perubahan total terhadap sistem trayek angkutan kota (angkot).
Hal ini juga sebagai upaya penyelesaian persoalan kemacetan di Kota Bandung.
Menurut Farhan, sistem trayek yang digunakan selama ini sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini, apalagi dengan kehadiran transportasi daring seperti ojek online (ojol) dan taksi berbasis aplikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya akan berjuang agar peraturan tentang trayek ini dibongkar total. Karena kalau masih menggunakan sistem trayek, angkot tidak akan bisa bersaing dengan ojol ataupun mobil daring lainnya,” kata Farhan di Agate Bandung, Sabtu 5 Juli 2025.
Ia menilai angkot harus berubah mengikuti pola layanan berbasis permintaan (on-demand) dan charter, bukan lagi sistem jalur tetap atau trayek yang justru membatasi fleksibilitas dan efisiensi angkutan umum.
Farhan menyebutkan, saat ini jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung hampir menyamai jumlah penduduknya, yang menjadi indikator kegagalan sistem transportasi publik.
“Jumlah penduduk Kota Bandung 2,6 juta, jumlah kendaraan pribadi bernomor D Bandung itu 2,3 juta. Artinya warga tidak percaya pada transportasi publik,” katanya.
Menurutnya, salah satu alasan masyarakat memilih kendaraan pribadi adalah karena angkutan umum dinilai tidak praktis, lambat, dan tidak terintegrasi. Sistem trayek dianggap tidak mampu menjawab dinamika mobilitas masyarakat urban saat ini.
Untuk mengatasi hal ini, Farhan mengusulkan agar angkot diintegrasikan ke dalam sistem cerdas berbasis teknologi Internet of Things (IoT).
Penulis : Adi
Editor : Shireni
Halaman : 1 2 Selanjutnya
