Ia memaparkan, kala pandemi Covid-19 Pemkot Bandung membuat regulasi agar semua tempat harus memberikan lahan untuk produk UMKM jika ingin memiliki izin beroperasi dari pemerintah.
“Kita bikin kegiatan di mal 10 hari, pesertanya ganti-ganti juga di tiap mal. Semuanya gratis. Pelaku UMKM tidak perlu bayar, mereka cuma bawa produk saja,” ungkapnya.
Bahkan, Pemkot Bandung juga memfasilitasi para UMKM untuk langsung melakukan pitching sesama pelaku bisnis atau skema B2B.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sangat mempermudah mereka. Kita tidak pakai skema G2G. Tapi langsung B2B.
Mereka langsung kasih uang muka ke UMKM binaan kita kalau sudah deal,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman mengatakan, ekonomi Kota Bandung memang didominasi 80 persen pengusaha kecil. Produk-produknya sangat kreatif dan selalu didampingi untuk bisa menjadi lebih baik secara kualitas dan kuantitas.
“Kita juga beri kemudahan perizinan melalui online. Sehingga pengusaha kecil tidak usah datang, mereka sudah dapat nomer induk usaha lewat online,” kata Atet.
Kemudian, dari aspek pemberdayaan, Pemkot Bandung membantu para UMKM terkoneksi dengan pengusaha dan lembaga keuangan. Sedangkan pada aspek pemasaran, Pemkot Bandung mengadakan pameran-pameran baik di dalam kota, luar kota, atau internasional.
“Ini kita kerja sama juga dengan Disdagin. Kami kurasi produk yang sudah pantas untuk dipasarkan. Dari 12 mal di Kota Bandung, 7 di antaranya sudah bekerja sama dengan UMKM kami. Bahkan, UMKM binaan kami juga sudah bisa menitipkan produk di UNIQLO,” ucapnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
