BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin mengaku bakal mengevaluasi total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, seiring melesunya capaian mereka pada 2023 ini. Salah satunya dengan meminta melakukan efisiensi pengeluaran, agar tidak terjadi defisit.
Mengingat, pada 2023 ini kontribusi BUMD pada daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung merosot tajam sehingga memengaruhi APBD untuk belanja Pemprov Jabar di 2024 mendatang. Akibatnya, APBD murni Pemprov Jabar di 2024 hanya berkisar di Rp35 triliun.
Dimana dari APBD tersebut difokuskan pada belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan serta infrastruktur guna mengakselerasi pembangunan di daerah-daerah, sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertama BUMD harus berkontribusi pada daerah, pada APBD sebagai penerimaan. Kedua, BUMD harus efisien dalam pelaksanaannya dan selanjutnya mengevaluasi secara menyeluruh semua BUMD. APBD Rp35,79 triliun, ada sedikit (penurunan). (Belanja) terbesar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya usai rapat paripurna di DPRD Jabar, Rabu (15/11/2023).
Sementara mengenai optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, dia mengakui butuh biaya besar supaya dapat berjalan sempurna. Meski sejauh ini telah lebih hidup pasca ditutupnya penerbangan pesawat bermesin jet di Bandara Husein Sastranegara, namun Bey Machmudin tidak menampik bila masih belum maksimal.
“BIJB kita tahu kebutuhannya besar dan memang harus secara menyeluruh melihatnya. (Sekarang) Memang sudah berjalan, tapi masih rendah (okupansi) dari yang kita harapkan. Nanti akan sering kita perhatikan. Mendesak dan efisiensi, kuncinya,” ucapnya.
Penulis : Mahira
Editor : Maura Dzakiya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
