Ganjar-Mahfud Raih Elektabilitas Tertinggi di Survei Id-Insight

- Publisher

Kamis, 4 Januari 2024 - 21:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mereka mencatat ada 46,1 persen responden menyatakan hal tersebut sementara pihak yang meyakini netral di angka 33,8 persen.

Mereka juga mencatat ada 20,1 persen responden enggan merespon soal netralitas mantan Walikota Solo itu.

Id-Insight juga menilai tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada pada angka 67 persen (61 persen puas dan 6 persen sangat puas) dan angka tidak puas 25,8 persen (22, 8 persen tidak memuaskan dan 3 persen sangat tidak puas).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, kepuasan kinerja Maruf Amin selaku wakil presiden di angka 45,6 persen (3, 3 persen sangat puas dan 42,3 persen puas) sementara tidak puas di angka 42,1 persen (38, 3 persen tidak puas dan 3,9 persen sangat tidak puas).

Baca Juga :  Persiapan Menghadap Presiden, Bupati Sumedang Diundang Mensesneg

Dari 25,8 persen ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi ternyata berkaitan dengan masalah mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka maju pemilu (21,21 persen).

Namun masalah utama adalah ketidakmampuan Jokowi menciptakan lapangan kerja dan mengendalikan harga pangan (42,12 persen).

Selain itu, masalah lain yang membuat tidak puas adalah ketegasan Jokowi yang dinilai kurang (10, 52 persen); Jokowi tidak konsisten dalam sikap dan pernyataan (8,46 persen); serta persepsi pribadi (10,77 persen).

Baca Juga :  Optimis Hadapi El Nino, Mentan Tekankan Pentingnya Pemetaan Wilayah

“Ada empat hal yang menjadi alasan mengapa responden merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Pertama Presiden dianggap kurang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengendalikan harga bahan pangan. Kedua, Presiden dianggap terlibat dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan Gibran menjadi calon wakil Presiden RI, dan ini dianggap melanggar etik. Ketiga, Presiden dianggap kurang tegas dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, dan terakhir Presiden dianggap tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan,” tutur alumnus Universitas Trisakti tersebut.

Penulis : Mahira

Editor : Maura Dzakiya

Berita Terkait

Dewan Pengawas PKBSI Soroti Pentingnya Konservasi dan Kesejahteraan Satwa di Bandung Zoo
Tembus 840 Ribu Pengguna, Commuter  Line Area 2 Bandung Catat Kenaikan Seiring Kembalinya Aktivitas Pekerja
PTDI Gelar Ramadan Berbagi, Ratusan Paket Sembako Disalurkan
Len – BSSN Selaraskan Strategi Keamanan Siber Nasional
Tingkatkan Layanan, Commuter Line Bandung Raya Diperpanjang Hingga Cicalengka Per 1 Februari 2026
KAI Daop 2 Bandung Mulai Jual Tiket Lebaran 2026, Pemesanan Dibuka H-45
Jalur Rel di Wilayah Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta Berangsur Pulih, KAI Daop 2 Bandung Lakukan Penyesuaian Operasional
UPI Bebaskan UKT sebagai Apresiasi kepada Mahasiswa Peraih Medali di SEA Games 2025 Thailand

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 15:14 WIB

Jumlah Pengguna Meningkat saat Libur Panjang

Rabu, 13 Mei 2026 - 12:09 WIB

KAI Daop 2 Bandung Jalin Silaturahmi Bersama Komunitas Railfans, Perkuat Kolaborasi

Minggu, 22 Maret 2026 - 18:29 WIB

Penumpang Commuter Line Lokal Bandung Lebaran 2026 Tumbuh 6% Dibanding Tahun Lalu

Sabtu, 21 Maret 2026 - 17:47 WIB

KAI Commuter Area 2 Bandung Layani Lebih dari 581 Ribu Pengguna Selama Angkutan Lebaran

Jumat, 20 Maret 2026 - 15:57 WIB

Jelang Hari Raya Idul Fitri, KAI Commuter Area 2 Bandung Siap Sambut Puncak Mobilitas Penumpang

Jumat, 6 Maret 2026 - 18:01 WIB

Isola Fun Run 2026, UPI Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Galang Dana Abadi

Rabu, 25 Februari 2026 - 18:05 WIB

PTDI dan PT NTP Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor Cisarua

Jumat, 20 Februari 2026 - 13:30 WIB

KAI Daop 2 Bandung Tegas Larang Masyarakat Beraktivitas di Jalur Rel Saat Ramadan, Langgar UU Bisa Terancam Sanksi Pidana

Berita Terbaru

Berita Ekonomi

KAI Commuter beri sanksi perokok di KA Lokal Garut-Padalarang

Rabu, 3 Jun 2026 - 05:28 WIB

Berita Daerah

Jumlah Pengguna Meningkat saat Libur Panjang

Senin, 1 Jun 2026 - 15:14 WIB