Ganjar-Mahfud Raih Elektabilitas Tertinggi di Survei Id-Insight

- Publisher

Kamis, 4 Januari 2024 - 21:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mereka mencatat ada 46,1 persen responden menyatakan hal tersebut sementara pihak yang meyakini netral di angka 33,8 persen.

Mereka juga mencatat ada 20,1 persen responden enggan merespon soal netralitas mantan Walikota Solo itu.

Id-Insight juga menilai tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada pada angka 67 persen (61 persen puas dan 6 persen sangat puas) dan angka tidak puas 25,8 persen (22, 8 persen tidak memuaskan dan 3 persen sangat tidak puas).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, kepuasan kinerja Maruf Amin selaku wakil presiden di angka 45,6 persen (3, 3 persen sangat puas dan 42,3 persen puas) sementara tidak puas di angka 42,1 persen (38, 3 persen tidak puas dan 3,9 persen sangat tidak puas).

Baca Juga :  Menjelang Pemilu 2024, Kepala BNPT Harap Tidak Terjadi Konflik Akibat Politik Identitas

Dari 25,8 persen ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi ternyata berkaitan dengan masalah mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka maju pemilu (21,21 persen).

Namun masalah utama adalah ketidakmampuan Jokowi menciptakan lapangan kerja dan mengendalikan harga pangan (42,12 persen).

Selain itu, masalah lain yang membuat tidak puas adalah ketegasan Jokowi yang dinilai kurang (10, 52 persen); Jokowi tidak konsisten dalam sikap dan pernyataan (8,46 persen); serta persepsi pribadi (10,77 persen).

Baca Juga :  Anggota Komisi IV DPRD Jabar Harap Pemprov Tambah Alokasi Anggran Perbaikan Jalan

“Ada empat hal yang menjadi alasan mengapa responden merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Pertama Presiden dianggap kurang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengendalikan harga bahan pangan. Kedua, Presiden dianggap terlibat dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan Gibran menjadi calon wakil Presiden RI, dan ini dianggap melanggar etik. Ketiga, Presiden dianggap kurang tegas dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, dan terakhir Presiden dianggap tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan,” tutur alumnus Universitas Trisakti tersebut.

Penulis : Mahira

Editor : Maura Dzakiya

Berita Terkait

Operasi Gabungan Gagalkan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamine Di Perairan Natuna
Jasa Raharja Jamin Seluruh Korban Kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep
Dewan Pengawas PKBSI Soroti Pentingnya Konservasi dan Kesejahteraan Satwa di Bandung Zoo
Tembus 840 Ribu Pengguna, Commuter  Line Area 2 Bandung Catat Kenaikan Seiring Kembalinya Aktivitas Pekerja
PTDI Gelar Ramadan Berbagi, Ratusan Paket Sembako Disalurkan
Len – BSSN Selaraskan Strategi Keamanan Siber Nasional
Tingkatkan Layanan, Commuter Line Bandung Raya Diperpanjang Hingga Cicalengka Per 1 Februari 2026
KAI Daop 2 Bandung Mulai Jual Tiket Lebaran 2026, Pemesanan Dibuka H-45

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 12:45 WIB

Cegah Bahaya Kelistrikan, PLN Ingatkan Jarak Aman Bangunan dari Jaringan Listrik

Selasa, 1 September 2026 - 07:04 WIB

Wagub Erwan Canangkan Wakaf Digital, Cocok dengan Kebiasaan Generasi Muda

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:33 WIB

Semarakan HUT ke-81 RI, KAI Commuter Hadirkan Tarif Spesial Rp8

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:06 WIB

Operasi Gabungan Gagalkan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamine Di Perairan Natuna

Selasa, 28 Juli 2026 - 15:18 WIB

Mengantarkan Impian ke Tanah Suci, Adira Finance Umumkan Pemenang UMRAH untuk Sahabat 2026

Rabu, 15 Juli 2026 - 17:20 WIB

Tembus 10 Juta Penumpang, KAI Commuter Wilayah Bandung Torehkan Rapor Positif di Semester I-2026

Sabtu, 13 Juni 2026 - 12:39 WIB

KAI Daop 2 Bandung Siap Layani Pelanggan Pada Libur Akhir Pekan Dan Tahun Baru Islam 1448 H

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:28 WIB

Trisakti Fest Padukan Semangat Soekarno, Piala Dunia, dan Kebangkitan UMKM

Berita Terbaru