Kembali di sektor hilir tutur Yunandar, Pemprov seharusnya hadir membantu petani agar mereka bisa berproduksi dan tidak bergantung dengan tengkulak. Sebab, faktor ini juga yang menyebabkan harga bahan pokok menjadi naik, karena mereka dibebankan bunga pinjaman.
“Sangat miris, kalau kita disebut sukses swasembada pangan, karena petani tidak disupport. Tidak ada modal pemerintah hadir disana, perbankan. Adanya tengkulak yang ingin ambil untung. Ini harus dipikirkan. Tidak ada keberpihakan dan sudah saatnya ini diubah di pembangunan jangka panjang. Kita tidak lagi menstabilkan harga menggunakan operasi pasar, tapi bagaimana sisi produksi efisien dan maksimal. Tidak mudah dan cepat memang, tapi pondasi ini bisa dilakukan sekarang,” ucapnya.
Dalam merealisasikan ini kata dia, kuncinya adalah dengan optimalisasi PDP. Bagaimana PDP ini mendukung petani, membeli hasil panennya dan dijaga ketersediaannya. Tetapi tentunya hal ini dibutuhkan kerjasama semua pihak, agar PDP ini bisa berkewenangan penuh dalam menjaga ketahanan pangan Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kuncinya PDP. Butuh kerjasama semua pihak dan keberpihakan Pemprov tidak berhenti sampai membuat gudang, tapi bagaimana menjaga PDP ini bisa lebih berperan dalam berbagai aspek. Ini akan mulai meningkatkan peran PDP di jangka panjang, karena sambil belajar. Harus berperan mencari pusat produksinya. Pemerintah harus sadar PDP dijaga dulu, jangan langsung dilepas karena mereka tidak mampu kalau harus berlari sendiri sekarang,” tutupnya.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
Halaman : 1 2
