Menurutnya, kekhawatiran adanya risiko gugatan bisa tidak terjadi, karena tujuannya
untuk penyelenggaraan negara. “Secara umum setuju. Hanya, gimana caranya supaya peringatan ini nyampe ke masyarakat,” ujarnya.
Dukungan terhadap implementasi pasa 74 UU 22 Tahun 2009, juga disampaikan Guru
Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH, M.Si. Adapun,
terkait penyampaian peringatan kepada pemilik kendaraan bermotor, menurutnya harus dipastikan terlebih dahulu bahwa ranmor tersebut tidak sedang dalam status blokir serta.tidak sedang dalam proses dilelang akibat sita.
“Namun, informasi tentang hal ini sudah pasti mudah diketahui oleh pejabat Polri yang akan menerbitkan surat peringatan,.karena adanya catatan blokir atau sita terhadap Ramor di Samsat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika sudah dipastikan kedua syarat tersebut, lanjut Nurhasan, maka surat peringatan
bisa disampaikan. “Jika Ranmor sedang rusak berat dan sedang proses diperbaiki di
bengkel, maka pemilik dapat menyampaikan konfirmasi dengan melampirkan surat keterangan dari bengkel,” jelasnya.
FGD tersebut juga dihadiri, antara lain Kepala Divisi Manajemen Risiko Jasa Raharja Haryo Pamungkas, perwakilan Direktorat Pendapatan Daerah Bina Keuangan Kemendagri Azwirman, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Afriyadi, Direktur SPORA Comm Pracoyo Wiryoutomo, dan perwakilan media massa, Doffier Zamahsyari.
