BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan, pemerintah provinsi (Pemprov) mampu meraup Rp2 triliun dari penerbitan obligasi daerah.
Dimana harapannya, kucuran dana segar tersebut dapat mengakselerasi infrastruktur penunjang untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, serta pembangunan beberapa rumah sakit.
Mengingat, berdasarkan hasil audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan tindaklanjut rencana penerbitan obligasi atau sukuk daerah di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Senin 3 Juli 2023, Jawa Barat berpeluang menangguk dana segar tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, Jawa Barat dianggap manajemen keuangannya sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan obligasi daerah. Dalam bentuk obligasi daerah konvensional atau syariah ke sukuk. Kita bikin pilot project yaitu akses ke BIJB, kemudian juga rumah sakit-rumah sakit. Untuk anggaran di 2024. Rp2 triliun saja. Itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang,” ujarnya usai audiensi.
Emil menambahkan, sejatinya kebutuhan Jawa Barat dalam membangun infrastruktur secara merata dan representatif, dibutuhkan anggaran paling tidak sekitar Rp800 triliun. Bila dalam lima tahun, pembangunan infrastruktur mengeluarkan biaya Rp50 triliun dari APBD, maka butuh waktu hingga 80 tahun supaya infrastruktur betul-betul layak seperti yang dicita-citakan.
Oleh karena itu, butuh skema lain dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, salah satunya memanfaatkan obligasi daerah.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
Halaman : 1 2 Selanjutnya