Maka dari itu infrastruktur dasar dapat segera dirampungkan, sehingga sembilan CDOB yang diajukan bisa segera dimekarkan dan ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Baru oleh pemerintah pusat kelak.
“Tentunya kita semua sepakat dan semua fraksi di DPR RI juga sepakat, karena harus ada keadilan pemekaran, keadilan fiskal. Tapi harus diperhatikan, mungkin juga PR apabila nanti pemerintah pusat mencabut moratorium dengan CDOB yang sudah diusulkan.Dari seluruh Indonesia sangat banyak, mungkin jumlahnya 200 lebih. Sehingga pemerintah pusat membentuk tim yang akan mengklasifikasikan, membuat prioritas, kabupaten/kota mana yang lebih diutamakan. Sehingga tentunya infrastruktur dasar itu harus disiapkan,” terangnya.
“Sehingga mudah-mudahan kedepan, untuk APBD provinsi, kabupaten/kota yang sembilan untuk diarahkan membangun infrastruktur dasar di CDOB tersebut. Sehingga saat pemerintah pusat dicabut, maka Jawa Barat mudah-mudahan menjadi prioritas untuk segera dimekarkan,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini menyebut sejatinya Jawa Barat minimal memiliki 45 kabupaten/kota. Angka tersebut menurutnya sangat realistis bila merujuk pada luas wilayah dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, dia juga mendorong CDOB baru untuk turut diajukan kepada pemerintah pusat dalam rangka percepatan pemekaran di Jabar.
“Saya juga mendengar, masih ada sekitar 6-7 CDOB lainnya di Jawa Barat, ada Cikampek, Bandung Selatan dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi kajian bagi Pak Gubernur, Bu Ineu, Pak Ketua dan kawan-kawan di DPRD, karena selayaknya Jawa Barat ini mempunyai sekitar 45 kabupaten/kota. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur yang sudah 38, dengan jumlah penduduk hanya 40 juta,” tandasnya.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
