SUMEDANG – Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menerima entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Aula Tampomas Setda, Senin (14/11).
Diterangkan Bupati Dony, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2022.
“Untuk itulah, dalam pemeriksaan kepatuhan ini saya minta kepada semua SKPD untuk bisa meningkatkan kerja samanya, koordinasinya, terutama dalam memberikan data-data yang diperlukan,” ucap Bupati.
Bupati meyakini hasil dari pemeriksaan BPK akan menjadi referensi bagi Pemda Sumedang untuk bisa memperbaiki kualitas laporan keuangan dan pelaksanaannya.
“Saya meyakini hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi bahan berharga dan referensi bagi Pemda Sumedang untuk terus melakukan perbaikan terus-menerus dalam mengelola keuangan daerah ini,” ujarnya.
Menurut Bupati, keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel akan berdampak pada tujuan bernegara.
“Keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel setidaknya akan berdampak kepada tujuan kita bernegara yaitu mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
Bupati juga menyebutkan, APBD menjadi instrumen bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Bagaimana APBD kita gunakan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan terus memberdayakan masyarakat, serta melaksanakan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna, bahkan hasil-hasil pembangunan bisa tahan lama,” terangnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
