Apalagi, menurut data Kementerian Dalam Negeri, lanjut Edi Witjara, jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai proporsi 82,37% dari total penduduk Indonesia, dari persentase sebelumnya pada tahun 2015 sekitar 59,35% dari total penduduk Indonesia.
Pergerakan angka ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, seperti pengangguran, kesenjangan kemiskinan, kemacetan, polusi, sampah, kriminalitas, kawasan kumuh, pemanasan global, dan sebagainya. Hal ini, ungkap Edi Witjara, memberikan sinyalemen bahwa pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik harus bersifat holistik.
Namun, pada eksekusinya ternyata penyelesaian permasalahan tersebut merupakan ranah berbagai pemangku kebijakan. Sehingga agenda besar untuk pembenahan wilayah, baik secara regional maupun nasional, tidak bisa disolusikan secara parsial oleh pemangku kebijakan atau pihak tertentu saja. Agenda yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ini musti mendapat dukungan sinergi dari berbagai unsur kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kehadiran para pemimpin dari tingkat pusat maupun regional dalam acara ini menjadi suatu kehormatan, sekaligus afirmasi bagi kami. Kami sangat menghargai dukungan pemerintah dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan implementasi solusi smart city di seluruh Indonesia,” tutur Edi Witjara.
Ke depannya, pembentukan Think Tank Smart City Technology Indonesia ini, lanjut Edi Witjara, akan menjadi wadah kepakaran yang mengilhami lahirnya kolaborasi pengembangan teknologi secara berkelanjutan. Director of Digital Business PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. Muhamada Fajrin Rasyid yang turut hadir pada momen tersebut mengungkapkan pemahaman senada bahwa pengembangan smart city secara menyeluruh membutuhkan sinergi dengan sesama pemain industri, akademisi, asosiasi, dan masyarakat.
Penulis : Adi
Editor : Dhardiana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
