Muzani menyebut gedung tersebut menjadi bagian dari sejarah ketika para anggota Konstituante membahas masa depan Indonesia dalam praktik ketatanegaraan.
Dalam konteks peluncuran buku, Muzani menegaskan bahwa kedua buku tersebut tidak sekadar menjadi catatan sejarah.
Menurutnya, buku tersebut lahir dari pergulatan pemikiran, perdebatan, pandangan, dan cita-cita dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, termasuk proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Buku ini bukan semata-mata buku sejarah. Buku ini lahir dari sebuah pergulatan pemikiran. Buku ini lahir dari sebuah perdebatan dan buku ini lahir dari sebuah pandangan dan cita-cita,” katanya.
Muzani juga menjelaskan, perubahan UUD 1945 telah memperkuat sejumlah prinsip dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Di antaranya penguatan sistem pemerintahan presidensial, pembatasan masa jabatan presiden, penegasan Indonesia sebagai negara hukum, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Selain itu, menurutnya, pemilihan presiden secara langsung memperkuat hubungan antara rakyat dengan calon pemimpinnya. Masyarakat dapat mengetahui program yang ditawarkan calon pemimpin sekaligus menagih janji politik ketika calon tersebut terpilih.
Muzani mengatakan demokrasi merupakan pilihan Indonesia dalam mengelola aspirasi masyarakat sekaligus mengelola keberagaman yang menjadi karakter bangsa. Indonesia, menurutnya, merupakan negara yang memiliki keragaman suku, adat istiadat, agama, budaya, etnik, pulau, dan bahasa.
Penulis : Adi
Editor : Shireni
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
