“Jadi kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti awal Oktober dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan kendaraan pribadi ke kereta cepat, ke LRT, MRT. Sehingga kemacetan di jalan, polusi bisa dikurangi. Arahnya kesitu,” harapnya.
Disinggung mengenai subsidi biaya dan harga tarif KCJB, Jokowi menerangkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan subsidi. Sedangkan mengenai penetapan tarif, saat ini diakuinya masih digodok oleh stakeholder terkait bersama Kementerian Perhubungan.
“Nanti yang menentukan manajemen kereta cepat, berdasarkan konsultasi dengan Kemenhub. Tidak ada subsidi. (Tarif) akan dilihat, semua ada kalkulasi. Hitung-hitungan. Tapi apapun, yang paling penting kita mendorong agar masyarakat pindah dari mobil ke kereta cepat, LRT, MRT atau bus,” terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan, pihaknya tengah melakukan kajian agar KCJB ini dapat dilanjutkan pembangunannya hingga Surabaya, Jawa Timur. Dimana harapannya, KCJB nanti akan menjadi moda transportasi publik yang melintasi Pulau Jawa dari barat hingga timur.
“Kalau ke Surabaya, masih dalam studi. Kalkulasi juga penentuan trase di sebelah mana. Keputusan (yang diambil) harus melalui kalkulasi yang tertib,” ungkapnya.
Sementara mengenai ujicoba yang dilakukannya dari Stasiun Halim Jakarta Timur hingga Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung. Presiden Jokowi mengaku sangat nyaman selama perjalanan, dimana kata dia dengan kecepatan 350 kilometer, KCJB melesat secara stabil. Padahal diakuinya, KCJB sejatinya mampu meluncur hingga kecepatan 385 kilometer per jam.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
