BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Jabar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dibanding korban bencana alam di Jawa Barat.
Hal itu disampaikan KDM– sapaan akrab Dedi Mulyadi –pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang, di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Artinya, persoalan lalu lintas ini jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” ujar KDM
KDM mengungkap Pemdaprov Jabar tengah menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi fasilitas vital seperti mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli PJU, serta tim medis dan keamanan.
“Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat ketika terjadi insiden di jalan,” kata KDM.
Selain itu, Pemdaprov Jabar juga akan memperketat penertiban truk _over dimension dan over loading_ (ODOL) serta menerapkan sistem uji KIR baru. Mulai tahun 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan kendaraan.
“Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi dengan sertifikat kelaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kecelakaan disebabkan ketidaklaikan kendaraan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab,” tegas KDM.
Penulis : Adi
Editor : Shireni
Halaman : 1 2 Selanjutnya
