Yunandar berharap, persoalan ini dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Jabar. Bila tidak ingin kemajuan masa depan bangsa menjadi terhambat. Terlebih pada saat ini kata dia, pemerintah pusat sudah mulai merespon hal ini melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2022, dimana jumlah kebutuhan pokok ditambah menjadi 11 komoditas, diantaranya adalah daging dan telur.
Maka dari itu dia menilai, Pemprov Jabar harus sudah mulai membangun konsep untuk memastikan kebutuhan protein masuk dalam ketahanan pangan, sebagai langkah memerangi stunting di masa kini demi kemajuan bangsa di masa depan.
“Nah ini harus dibenahi dari sekarang. Kalau tidak, generasi berikutnya akan menghadapi penjajahan tidak mampu berkompetisi. Hambatan utama yang tidak pernah dikonsep secara tuntas di dalam konsep jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Terutama di pemerintah daerah. Harus jadi perhatian dan jadi cadangan pangan,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, sosialisasi dan edukasi akan pentingnya protein dari pemerintah kepada masyarakat juga harus dimassifkan agar mereka dapat terbiasa. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor harus dilakukan. Sebab menurutnya hal ini tidak hanya menyangkut Dinas Ketahanan Pangan, tetapi juga Dinas Pendidikan.
“Kondisi riil terkait stunting tidak berubah banyak, sehingga kemudian harus kita bangun bagaimana masyarakat di edukasi. Mulai dari anak sekolah, diajari makan protein dengan jumlah yang cukup karena nanti berpengaruh besar terhadap pertumbuhan mereka. Itu harus jadi program prioritas, karena itu akan menyelesaikan masalah lain-lain. Misal perekonomian, kalau punya kapasitas dalam segi otak, kesehatan, pasti punya kemampuan bersaing. Harus dikerjasamakan, termasuk dinas pendidikan bagaimana anak didoktrin untuk makan protein dalam jumlah yang cukup,” ungkapnya.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
