Rizka menambahkan potensi ancaman lain yang harus diwaspadai Jawa Barat dari hasil survei adalah, tingginya kelompok muda yang mendukung adanya regresif gender. Berbeda dengan kelompok usia lain kata dia, yang cenderung lebih netral. Contoh regresif gender kata dia, terkait wajar atau tidak perempuan berpergian sendiri, hingga kepala daerah perempuan.
“Kelompok muda cukup banyak yang mendukung juga persetujuan norma gender yang regresif. Mayoritas masih setuju dan di Jawa Barat cenderung setuju dibanding kelompok usia lain,” imbuhnya.
Menyikapi mendekati tahun politik menuju Pemilu 2024, sejauh ini kata dia di Jawa Barat politik identitas cenderung menurun. Kendati demikian, tetap diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat, untuk melakukan pencegahan. Sebab tidak tidak menutup kemungkinan seiring mendekati Pemilu, isu politik identitas dapat kembali mencuat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jawa Barat kita lihat data di 2019 politik identitas cenderung naik. Di 2022 angkanya turun. Kita tahu politik belum panas, tapi sangat mungkin bila semakin mendekati 2024 intoleransi bisa meningkat. Tapi dengan catatan tidak ada upaya dari pemerintah, maupun masyarakat sendiri untuk membatasi isu politik identitas digunakan memobilisasi orang menjelang Pemilu,” paparnya.
Sementara itu Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Firman Manan mengatakan, hasil yang ditemukan oleh LSI tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dalam melakukan kajian juga harus dipertimbangkan kultur masing-masing daerah.
Penulis : Ton
Editor : Maura Dzakiya
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya

















