Menurut Anhar, salah satu faktornya karena Kota Bandung merupakan kota metropolitan dan mobilitas penduduknya sangat tinggi.
“Faktornya karena terlalu tinggi target sasaran yang ditetapkan Pusdatin. Kami sudah berupaya bersurat ke Kemenkes untuk mengubah target tersebut, tapi Kemenkes tidak mau mengubah target tersebut dengan beberapa pertimbangan,” katanya.
Maka dari itu, untuk meningkatkan capaian vaksinasi, Pemkot Bandung membuat beberapa strategi pada sub PIN kedua ini. Salah satunya dengan menginstruksikan kepada seluruh RS untuk membuka pos vaksin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di Kota Bandung ada 39 RS. Saat putaran pertama kami hanya melibatkan 7-8 RS. Tiap RS bisa memberikan kontribusi sasaran sampai ratusan,” ujarnya.
Pihaknya pun minta seluruh RS bisa buka pos vaksin polio sesering mungkin dan selama mungkin disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan balita di RS.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas “sweeping” rekan-rekan kewilayahan, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader posyandu.
“Beberapa kelurahan melaksanakan ‘sweeping’ plus plus, menyisir seluruh ruang yang ada balitanya. Ternyata hasilnya luar biasa. Banyak balita yang ada kemungkinan tidak terdata oleh posyandu, seperti di wilayah apartemen, kos-kosan, dan perumahan kawasan elit,” ucap Ema.
Ia menambahkan, Dinkes juga perlu mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak di Kota Bandung untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.
“Bisa jadi selama ini ada dari kalangan tertentu yang tidak vaksin ke posyandu. Tapi, vaksin ke RS besar atau dokter anak. Sebab tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan faskes yang disediakan pemerintah seperti posyandu,” ungkapnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
